Operasi preman yang diprakarsai Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mendapat sambutan positif masyarakat. "Namun preman-preman berdasi juga harus menjadi sasaran dalam operasi tersebut," kata Koordinator Wilayah Lembaga Perlindungan Masyarakat (Korwil LPM) Madiun, J Haryanto.
"Polri belum bisa menyentuh preman-preman finance atau lembaga pembiayaan yang merugikan dan meresahkan jutaan rakyat. Preman yang saat ini dirazia Polri hanya preman-preman kelas pasar," katanya, Sabtu.
Contohnya, sampai sekarang preman-preman lembaga pembiayaan (finance) yang banyak merugikan dan meresahkan rakyat belum tersentuh. Ia sependapat dengan pernyataan mantan dekan Fisipol Universitas Mulawarman, juga pengamat sosial dan hukum, Kalimantan Timur, Prof Sarosa Hamongpranoto, SH Mhum, bahwa pmberantasan premanisme jangan hanya yang kelas pasar, tapi sebisanya menyentuh preman yang berdasi dan punya kekuasaan.
"Preman berdasi ini sangat jahat, karena menimbulkan kerugian lebih besar bagi orang lain, juga dunia usaha serta investasi," kata Haryanto.
Padahal, tidak jarang, lanjut Haryanto, tukang pukul finance ini saat mendatangi debitur (penerima kredit/pinjaman) yang dianggap bermasalah, dengan mencatut nama institusi Polri untuk menakut-nakuti korbannya.
"Banyak laporan masuk, semua diancam dipolisikan oleh debt collector, padahal debitur tersebut beretika sangat baik. Pencatutan nama institusi Polri itu akhirnya di mata rakyat, ada semacam pembenaran, bahwa di belakang tukang pukul (debt colector) leasing itu Polri. Padahal, tidak seluruhnya benar. Karena itu, kalau pemberantasan preman itu sungguh-sungguh, berantas dulu yang kelas atasnya, jangan kelas pasar," katanya.
Hasil survey LPM, kata Haryanto, finance yang sering menggunakan preman-preman untuk memperdaya rakyat kecil, yang dijerat dengan umpan pinjaman lunak berupa motor tersebut, adalah finance, lembaga pembiayaan atau leasing yang relatif punya nama besar.
"Aneh, saya yakin perangkat hukum dan pemerintah tahu dan mendengar kekejaman lembaga pembiayaan atau leasing itu," katanya.
Hampir seluruh finance izinnya menyimpang dan melanggar hukum, perjanjian findusia yang diberikan kepada penerima pinjaman itu sepihak dan lebih banyak merugikan rakyat sebagai korban rentenir modern.
"Tapi faktanya, pemerintah tidak sekalipun bertindak dan melindungi rakyatnya," katanya. (kompas)
"Polri belum bisa menyentuh preman-preman finance atau lembaga pembiayaan yang merugikan dan meresahkan jutaan rakyat. Preman yang saat ini dirazia Polri hanya preman-preman kelas pasar," katanya, Sabtu.
Contohnya, sampai sekarang preman-preman lembaga pembiayaan (finance) yang banyak merugikan dan meresahkan rakyat belum tersentuh. Ia sependapat dengan pernyataan mantan dekan Fisipol Universitas Mulawarman, juga pengamat sosial dan hukum, Kalimantan Timur, Prof Sarosa Hamongpranoto, SH Mhum, bahwa pmberantasan premanisme jangan hanya yang kelas pasar, tapi sebisanya menyentuh preman yang berdasi dan punya kekuasaan.
"Preman berdasi ini sangat jahat, karena menimbulkan kerugian lebih besar bagi orang lain, juga dunia usaha serta investasi," kata Haryanto.
Padahal, tidak jarang, lanjut Haryanto, tukang pukul finance ini saat mendatangi debitur (penerima kredit/pinjaman) yang dianggap bermasalah, dengan mencatut nama institusi Polri untuk menakut-nakuti korbannya.
"Banyak laporan masuk, semua diancam dipolisikan oleh debt collector, padahal debitur tersebut beretika sangat baik. Pencatutan nama institusi Polri itu akhirnya di mata rakyat, ada semacam pembenaran, bahwa di belakang tukang pukul (debt colector) leasing itu Polri. Padahal, tidak seluruhnya benar. Karena itu, kalau pemberantasan preman itu sungguh-sungguh, berantas dulu yang kelas atasnya, jangan kelas pasar," katanya.
Hasil survey LPM, kata Haryanto, finance yang sering menggunakan preman-preman untuk memperdaya rakyat kecil, yang dijerat dengan umpan pinjaman lunak berupa motor tersebut, adalah finance, lembaga pembiayaan atau leasing yang relatif punya nama besar.
"Aneh, saya yakin perangkat hukum dan pemerintah tahu dan mendengar kekejaman lembaga pembiayaan atau leasing itu," katanya.
Hampir seluruh finance izinnya menyimpang dan melanggar hukum, perjanjian findusia yang diberikan kepada penerima pinjaman itu sepihak dan lebih banyak merugikan rakyat sebagai korban rentenir modern.
"Tapi faktanya, pemerintah tidak sekalipun bertindak dan melindungi rakyatnya," katanya. (kompas)
0 komentar :
Posting Komentar