Baru beberapa bulan lalu, PKS yang merupakan partai dakwah, mengaku menjadi partai terbuka. Sekarang, partai yang ikut mendukung pemerintah ini, menjauhi Golkar, menolak mendukung SBY-JK untuk pilpres 2009, dan membuka diri bagi PDI-P. Bahkan partai yang populer semasa reformasi, pekan ini tampil dengan iklan yang memasang Soeharto sebagai "pahlawan" dan "guru bangsa". Ada apa dengan PKS?
Undang-Undang Pilpres memang hanya menguntungkan partai-partai besar yang dapat meraih 20 % kursi DPR atau 25% suara elektorat seperti Partai Golkar dan PDI-P, dan memaksa partai-partai menengah seperti PKS, untuk berkoalisi dengan mereka. Sejak SBY-JK mengisyaratkan maju bersama kembali, maka peluang PKS meraih kursi RI-2 hanyalah dengan PDI-P. Koalisi partai-partai menengah dan kecil, diduga bakal sulit untuk mengusung jagonya sebagai capres atau cawapres sekali pun melalui Poros Tengah yang kembali diajukan oleh Amien Rais.
Walhasil, terutama bagi PKS yang berada di peringkat empat atau lima, tak ada jalan lain kecuali memacu dukungan dari mana saja. Partai yang tidak memiliki cikal bakal sendiri ini, sekarang mengusung tokoh-tokoh historis dan panutan, seperti KH Hasyim Anshari dari Nahdlatul Ulama dan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah serta, seperti Golkar, juga mempahlawankan Soeharto.
Kelemahan strategis
Namun, di balik semua itu, PKS, partai yang terpuji berdisiplin dalam pemilu 2004, kini merosot. Untuk menjaga kesatuan internal, PKS bahkan mengajukan delapan nama pimpinannya menjadi kandidat capres. Citranya yang bersih godaan korupsi mulai pudar. PKS diduga juga tak akan mampu meraih target 20%. Demikian menurut salah satu pendiri PKS, Mashadi:
"Kami belum sukses, karena kami tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan negara, terutama menyangkut hal-hal yang strategis politik dan ekonomi. Inilah kunci persoalan yang ada sekarang ini. Jumlah kader kami juga sangat terbatas. Sekarang seluruh Indonesia kurang dari 200 ribu."
Bagi partai yang berambisi memimpin negara, semua ini merupakan kelemahan strategis.
Mashadi: "Dalam munas memang PKS menargetkan 20 persen, pemilu 2009 nanti. Saya agak ragu ya. Jadi sangat tidak realistis kalau misalnya tahun 2014 atau 2015 sudah akan terjadi perubahan sangat drastis, saya kira tidak. Tapi kami memulai dari suatu yang fundamental."
Ambisi besar
Betapa pun, PKS, partai yang citranya Islam garis keras ini, tetap merupakan satu-satunya partai kader dewasa ini. Dan satu-satunya partai yang tidak sulit mengajukan caleg tanpa harus mengimpor artis, aktivis dan wartawan. Mereka menggemblèng anggota-anggotanya jadi kader masuk masyarakat lewat pendidikan, masjid-masjid dan kegiatan sosial serta berupaya menguasai birokrasi negara.
Soalnya, ambisinya pun besar, yakni memperbarui Islam Indonesia. PKS bertolak dari temuan antropolog Amerika Clifford Geertz di tahun 1950an bahwa Islam di Indonesia masih terlampau dipengaruhi nilai-nilai abangan.
Mashadi: "Dan itu terbukti Masyumi dan NU itu tidak mencapai suara mayoritas ketika pemilu 1955. Dan sesudah masa Soeharto juga begitu. Memang tidak ada partai yang secara sungguh-sungguh dan serius memperjuangkan prinsip-prinsip dan membuat platform yang jelas berdasar pada nilai-nilai Islam dan PKS sendiri adanya isyu keterbukaan bagian dari elemen dalam partai yang mereka memang tidak sabar untuk mengejar kekuasaan itu sendiri. Jadi harus terbuka, harus koalisi dengan apa saja, tidak lagi akan sekat ideologis dan lain sebagainya."
Prinsip
Menurut Mashadi yang dari kelompok dakwah, PKS tidak bercita-cita melaksanakan hukum Syariah, melainkan suatu masyarakat sipil yang beretika dan bermoral Islam.
Mashadi: "Masyarakat yang egaliter berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam."
Aboeprijadi Santoso [AS]: "Masyumi lebih jelas, dengan syariah Islam sebagai dasar negara, kan? Negara Islam."
Mashadi: "Kami tidak langsung pada keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi kami ingin lebih bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pokok bangsa Indonesia ini.
AS: "Tidak langsung itu apa maksudnya, Pak?"
Mashadi: "Ya kami lebih menekankan bagaimana Islam sebagai sebuah etik itu menjadi prinsip hidup semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan negara harus tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak oleh agama." Demikian Mashadi, salah satu pendiri PKS. (ranesi.nl)
0 komentar :
Posting Komentar