Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan (Lamsel) diputus aliran listriknya, karena terlambat membayar. Alasannya, evaluasi dana APBD masih di tangan Gubernur Lampung, sehingga belum bisa digunakan.
"Ini tidak disengaja. Tidak hanya rumah dinas bupati, tetapi beberapa instansi yang dananya dari APBD pun masih belum terbayarkan," kata Kabag Humas Pemkab Lampung Selatan, Dharmawan, di Lampung Selatan, Minggu.
Namun, lanjut dia, pihaknya sudah mencicil tunggakan rekening listrik tersebut.
Ia pun berharap, evaluasi APBD yang masih di Gubernur Lampung segera turun, sehingga ada payung hukum untuk menggunakan anggaran daerah tersebut.
Sebelumnya ranting PLN Kalianda mengancam mencabut aliran listrik di rumah kepala daerah itu, jika dalam 48 jam tidak segera melunasi kelebihan setrum yang digunakan.
Dalam operasi penertiban aliran listrik (opal), pada Jumat (13/2), petugas PLN menemukan ukuran pemakaian listrik di rumah dinas bupati itu terlalu besar, yakni 63x3 volt.
Akibat ketidaksesuaian penggunaan aliran listrik tersebut, PT PLN dirugikan sebesar Rp 20,534 juta.
Bahkan, PLN pun merugi ratusan juta dari tunggakan pembayaran listrik sejumlah gedung yang juga milik pemda setempat. (gatra.com)
"Ini tidak disengaja. Tidak hanya rumah dinas bupati, tetapi beberapa instansi yang dananya dari APBD pun masih belum terbayarkan," kata Kabag Humas Pemkab Lampung Selatan, Dharmawan, di Lampung Selatan, Minggu.
Namun, lanjut dia, pihaknya sudah mencicil tunggakan rekening listrik tersebut.
Ia pun berharap, evaluasi APBD yang masih di Gubernur Lampung segera turun, sehingga ada payung hukum untuk menggunakan anggaran daerah tersebut.
Sebelumnya ranting PLN Kalianda mengancam mencabut aliran listrik di rumah kepala daerah itu, jika dalam 48 jam tidak segera melunasi kelebihan setrum yang digunakan.
Dalam operasi penertiban aliran listrik (opal), pada Jumat (13/2), petugas PLN menemukan ukuran pemakaian listrik di rumah dinas bupati itu terlalu besar, yakni 63x3 volt.
Akibat ketidaksesuaian penggunaan aliran listrik tersebut, PT PLN dirugikan sebesar Rp 20,534 juta.
Bahkan, PLN pun merugi ratusan juta dari tunggakan pembayaran listrik sejumlah gedung yang juga milik pemda setempat. (gatra.com)
0 komentar :
Posting Komentar