Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi ternyata masih ada 10 kabupaten atau kota yang menolak menganggarkan dana. Alasannya, pimpinan di daerah mencurigai program PNPM Mandiri sebagai kampanye terselubung pemerintah SBY-Kalla menuju Pemilu 2009.
Demikian diungkapkan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, di kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (22/12).
“Alasan penolakan mereka juga karena dianggap dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas, padahal payung hukumnya jelas mulai dari UU hingga Surat Edaran Mendagri,” jelas Sujana.
Ia mengatakan, peran daerah sangat penting karena dibutuhkan kerja sama dengan daerah untuk mengucurkan program bersama dana daerah untuk program bersama (DDUPB). Jumlah DDUPB bagi PNPM Mandiri ditetapkan sebesar 32 persen dari total bantuan langsung masyarakat (BLM).
Pada tahun ini 10 daerah menolak dan tidak menyediakan DDUPB bagi PNPM Mandiri yakni Pemerintah Kota Semarang; Pemkot Surabaya,Jatim; Pemkot Ambon,Maluku; Pemkot Mojokerto,Jawa Timur; Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara; Pemkot Medan,Sumatera Utara; Pemkot Tegal,Jawa Tengah; Pemkab Sidoarjo,Jatim; Pemkab Rokan Hilir,Riau; dan Pemkab Kepulauan Sula,Maluku Utara.
Pemerintah pusat, Sujana mengatakan, justru disalahkan karena sikap pemerintah daerah yang tak mendukung penggelontoran dana ini. “Dana sudah tersedia maka jangan sampai pemerintah pusat dipersoalkan dalam penanganan kemiskinan," tuturnya.
Sementara itu, Sujana menambahkan, sebanyak 38 daerah berjanji akan menyediakan DDUPB pada 2009 meski pada 2008 daerah tersebut belum menyediakan dana khusus PNPM Mandiri.
Sedangkan daerah yang tidak menyediakan DDUPB adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Namun, masih ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi mendukung PNPM Mandiri, seperti Kota Palopo-Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Paser. (kompas.com)
Demikian diungkapkan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, di kantor Menko Kesra, Jakarta, Senin (22/12).
“Alasan penolakan mereka juga karena dianggap dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini tidak jelas, padahal payung hukumnya jelas mulai dari UU hingga Surat Edaran Mendagri,” jelas Sujana.
Ia mengatakan, peran daerah sangat penting karena dibutuhkan kerja sama dengan daerah untuk mengucurkan program bersama dana daerah untuk program bersama (DDUPB). Jumlah DDUPB bagi PNPM Mandiri ditetapkan sebesar 32 persen dari total bantuan langsung masyarakat (BLM).
Pada tahun ini 10 daerah menolak dan tidak menyediakan DDUPB bagi PNPM Mandiri yakni Pemerintah Kota Semarang; Pemkot Surabaya,Jatim; Pemkot Ambon,Maluku; Pemkot Mojokerto,Jawa Timur; Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,Sumatera Utara; Pemkot Medan,Sumatera Utara; Pemkot Tegal,Jawa Tengah; Pemkab Sidoarjo,Jatim; Pemkab Rokan Hilir,Riau; dan Pemkab Kepulauan Sula,Maluku Utara.
Pemerintah pusat, Sujana mengatakan, justru disalahkan karena sikap pemerintah daerah yang tak mendukung penggelontoran dana ini. “Dana sudah tersedia maka jangan sampai pemerintah pusat dipersoalkan dalam penanganan kemiskinan," tuturnya.
Sementara itu, Sujana menambahkan, sebanyak 38 daerah berjanji akan menyediakan DDUPB pada 2009 meski pada 2008 daerah tersebut belum menyediakan dana khusus PNPM Mandiri.
Sedangkan daerah yang tidak menyediakan DDUPB adalah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Namun, masih ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi mendukung PNPM Mandiri, seperti Kota Palopo-Kabupaten Maros, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Paser. (kompas.com)
0 komentar :
Posting Komentar