Ratusan pemrotes yang marah melempari Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat dengan sepatu, sandal, dan botol, Rabu (22/10), saat berkunjung ke Kementerian Telekomunikasi di Bangkok. Mereka meneriaki Somchai dan menuntut dia mundur dari jabatannya.
Somchai harus masuk dan keluar gedung di bawah kawalan ketat aparat keamanan. Saksi mata menuturkan, Somchai tidak terkena lemparan pemrotes.
Selama pertemuan dengan pejabat Kementerian Telekomunikasi, Somchai mengatakan tidak terganggu dengan keributan di luar gedung. ”Saya harus sabar. Saya berjabat tangan dengan beberapa dari mereka dan mereka tidak menyerang saya. Saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu,” ujarnya.
Pemrotes yang merupakan anggota serikat pekerja telekomunikasi menyalahkan Somchai atas jatuhnya korban dalam protes antipemerintah di depan gedung parlemen Thailand, 7 Oktober. Dia ditekan banyak pihak untuk mundur sebagai pertanggungjawaban.
Hingga saat ini, puluhan ribu pemrotes yang dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) masih menduduki Gedung Pemerintah, tempat perdana menteri berkantor. Mereka mengatakan akan melanjutkan pendudukan hingga Somchai mundur.
Angin segar
PAD mendapat angin menyusul putusan Mahkamah Agung Thailand yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap mantan PM Thaksin Shinawatra, Selasa. ”Putusan itu berarti kampanye kami melawan Thaksin benar adanya. Lebih banyak orang akan bergabung dengan kampanye kami sekarang untuk membawa dia kembali (ke Thailand) untuk menjalani hukuman,” kata Suriyasai Katasila, salah satu pemimpin PAD.
Analis menilai putusan itu tidak banyak membantu meredakan krisis politik di Thailand. ”Panglima militer telah meminta Somchai mundur, tetapi yang mereka serang di belakang layar bisa jadi pembubaran parlemen dan pemilu dini. Saya kira itu pilihan terbaik bagi semua pihak,” kata Sukhum Nualskul, pengamat politik Thailand.
Pengamat juga memperkirakan bahwa partai Somchai, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), akan menang lagi dalam pemilu dini dan memimpin pemerintahan koalisi. Kondisi itu akan memberi ruang bagi pemerintah untuk mendorong penyusunan konstitusi baru guna menggantikan konstitusi saat ini yang disusun militer. Namun, PAD akan sekuat tenaga menghentikan upaya itu.
Sumber: Kompas
Somchai harus masuk dan keluar gedung di bawah kawalan ketat aparat keamanan. Saksi mata menuturkan, Somchai tidak terkena lemparan pemrotes.
Selama pertemuan dengan pejabat Kementerian Telekomunikasi, Somchai mengatakan tidak terganggu dengan keributan di luar gedung. ”Saya harus sabar. Saya berjabat tangan dengan beberapa dari mereka dan mereka tidak menyerang saya. Saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu,” ujarnya.
Pemrotes yang merupakan anggota serikat pekerja telekomunikasi menyalahkan Somchai atas jatuhnya korban dalam protes antipemerintah di depan gedung parlemen Thailand, 7 Oktober. Dia ditekan banyak pihak untuk mundur sebagai pertanggungjawaban.
Hingga saat ini, puluhan ribu pemrotes yang dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) masih menduduki Gedung Pemerintah, tempat perdana menteri berkantor. Mereka mengatakan akan melanjutkan pendudukan hingga Somchai mundur.
Angin segar
PAD mendapat angin menyusul putusan Mahkamah Agung Thailand yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap mantan PM Thaksin Shinawatra, Selasa. ”Putusan itu berarti kampanye kami melawan Thaksin benar adanya. Lebih banyak orang akan bergabung dengan kampanye kami sekarang untuk membawa dia kembali (ke Thailand) untuk menjalani hukuman,” kata Suriyasai Katasila, salah satu pemimpin PAD.
Analis menilai putusan itu tidak banyak membantu meredakan krisis politik di Thailand. ”Panglima militer telah meminta Somchai mundur, tetapi yang mereka serang di belakang layar bisa jadi pembubaran parlemen dan pemilu dini. Saya kira itu pilihan terbaik bagi semua pihak,” kata Sukhum Nualskul, pengamat politik Thailand.
Pengamat juga memperkirakan bahwa partai Somchai, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), akan menang lagi dalam pemilu dini dan memimpin pemerintahan koalisi. Kondisi itu akan memberi ruang bagi pemerintah untuk mendorong penyusunan konstitusi baru guna menggantikan konstitusi saat ini yang disusun militer. Namun, PAD akan sekuat tenaga menghentikan upaya itu.
Sumber: Kompas
0 komentar :
Posting Komentar