28 Februari 2013

Sejarah ASEAN dan PBB

Pada tulisan kali ini blog Karo Cyber akan berbagi informasi tentang sejarah ASEAN dan PBB, dimana kedua organisasi internasional ini didirikan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia. Adapun yang paling pertama di bahas dalam tulisan ini adalah tentang ASEAN.

ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang disebut juga dengan istilah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) dalam Bahasa Indonesia merupan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini sendiri didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Pembentukan organisasi ASEAN sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Selain itu Asean juga memiliki tujuan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan diantara negara anggotanya dengan penuh perdamaian.

Sejarah ASEAN

Menelisik sejarah ASEAN, yaitu organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu  Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Adapun masing-masing para Menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi tersebut, diantaranya adalah  Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

Berikut adalah 5 butir isi Deklarasi Bangkok yang ditandatangangi oleh masing-masing 5 menteri Negara perwakilan adalah sebagai berikut:   
  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara   
  2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional   
  3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi  
  4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
  5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara
Didalam perkembangannya beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara juga turut menjadi anggota ASEAN, yaitu seperti Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984, kemudian disusul Vietnam pada 28 Juli 1995. Adapun Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota Asean, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Sementara Kamboja secara resmi bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Adapun negara terakhir atau negara ke-11 yang bergabung menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste.

Saat ini kerjasama antara negara-negara anggota Asean tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan, serta keamanan dan kerja sama transnasional lainnya.

PBB

PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah United Nations atau disingkat UN merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.

Organisasi PBB didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama yang dihadiri oleh 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London.

Sebelumnya pada tahun 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.

Sejarah PBB

Sejarah PBB sendiri dimulai ketika Liga Bangsa-Bangsa dianggap telah gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II, yaitu diantara tahun 1939 hingga tahun 1945. Untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, maka pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

0 komentar :

Tulisan Terkait: