Kisruh Koalisi - Pemberitaan tentang kisruh koalisi begitu senter diberbagai media massa, baik cetak dan elektronik dalam kurun beberapa hari terakhir.
Isu reshuffle yang menyebabkan terjadinya kisruh koalisi ini bermula ketika partai koalisi ada yang menolak hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011) lalu.
Partai Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah ketika itu menerima hak angket mafia pajak, sementara Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP yang juga bagian dari partai koalasi menolak hak angket.
Meski hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut. Namun kemudian perbedaan opsi pilihan antara partai koalisi, hingga membuat isu reshuffle seketika langsung mengemuka.
Memang Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa telah membantah dengan keras bila reshuffle dikait-kaitkan dengan bergulirnya hak angket mafia pajak, tapi karena isu ini kian gencar bergulir semenjak adanya perpecahan suara dalam hak angket itu, maka tentu saja masyarakat akan tetap mengagap kisruh koalisi ini adalah perpanjangan dari persoalan hak angket mafia pajak yang digulirkan.
Presiden SBY sendiri pada pidatonya pekan lalu sempat menyebutkan ada dua partai yang disebut 'mbalelo' pada komitmen koalisi. Kedua partai itu dianggap melanggar 11 kesepakatan yang sudah dibangun bersama.
Kisruh Koalisi sampai saat ini masih saja menjadi berita headline diberbagai media. Seiring isu reshuffle semakin kencang diberitakan ini. Namun sepertinya perombakan kabinet itu sendiri dianulir bagaikan panggang jauh dari api yang tidak akan terjadi, tapi disungguhkan hanya untuk menambah tontonan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat yang akhir-akhir ini sudah semakin apatis dengan segala kekisruhan yang terjadi di negeri ini.
Isu reshuffle yang menyebabkan terjadinya kisruh koalisi ini bermula ketika partai koalisi ada yang menolak hak angket mafia pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011) lalu.
Partai Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah ketika itu menerima hak angket mafia pajak, sementara Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP yang juga bagian dari partai koalasi menolak hak angket.
Meski hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut. Namun kemudian perbedaan opsi pilihan antara partai koalisi, hingga membuat isu reshuffle seketika langsung mengemuka.
Memang Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa telah membantah dengan keras bila reshuffle dikait-kaitkan dengan bergulirnya hak angket mafia pajak, tapi karena isu ini kian gencar bergulir semenjak adanya perpecahan suara dalam hak angket itu, maka tentu saja masyarakat akan tetap mengagap kisruh koalisi ini adalah perpanjangan dari persoalan hak angket mafia pajak yang digulirkan.
Presiden SBY sendiri pada pidatonya pekan lalu sempat menyebutkan ada dua partai yang disebut 'mbalelo' pada komitmen koalisi. Kedua partai itu dianggap melanggar 11 kesepakatan yang sudah dibangun bersama.
Kisruh Koalisi sampai saat ini masih saja menjadi berita headline diberbagai media. Seiring isu reshuffle semakin kencang diberitakan ini. Namun sepertinya perombakan kabinet itu sendiri dianulir bagaikan panggang jauh dari api yang tidak akan terjadi, tapi disungguhkan hanya untuk menambah tontonan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat yang akhir-akhir ini sudah semakin apatis dengan segala kekisruhan yang terjadi di negeri ini.
0 komentar :
Posting Komentar