Jembatan Selat Sunda Dibangun 2012 - Jembatan penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa yang berada di Selat Sunda direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2012, demikian seperti penuturan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Deddy S. Priatna kepada media, di Jakarta Selasa kemarin (13/4).
Menurut dia, pembangunan Jembatan Selat Sunda memerlukan berbagai persiapan termasuk studi kelayakan dan pembuatan desain jembatan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk studi kelayakan adalah sekitar 1,5 tahun. "Baru kemudian pembuatan desain hingga 2012," katanya.
Ia menyebutkan, Tim Nasional Pembangunan Jembatan Selat Sunda memang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Tapi masih harus dibentuk lagi sebelum merealisasikan megaproyek tersebut. Termasuk dibentuknya working group memakai dengan surat keputusan (SK) Menko Perekonomian. "Kami harapkan pekan depan SK itu sudah terbit," katanya.
Lalu, bagaimana realisasi pembiayaan jembatan tersebut? Deddy mengatakan, pembiayaan pembangunan Selat Sunda sudah disepakati dengan pinjaman dari Tiongkok. Jumlah pinjaman sebesar USD 10 miliar itu adalah nominal yang sangat besar dan menuntut perhatian yang seksama dan perlu dikaji lebih mendalam. "Itu besar sekali, padahal ini kan diarahkan menggunakan pola kemitraan pemerintah swasta (PPP). Jumlah pinjaman itu terlalu besar kalau pemerintah harus menanggungnya," katanya.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah tidak akan main-main dalam merencanakan pembangunan jembatan Selat Sunda. Ia menyebutkan, keputusan tentang Tim Kerja sudah dibentuk tapi memang belum resmi ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. "Tim akan menyiapkan perencanaan, memperdetil perencanaan, dan memperdalam feasibilitasnya," kata Djoko.
Menurut dia, pembangunan Jembatan Selat Sunda memerlukan berbagai persiapan termasuk studi kelayakan dan pembuatan desain jembatan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk studi kelayakan adalah sekitar 1,5 tahun. "Baru kemudian pembuatan desain hingga 2012," katanya.
Ia menyebutkan, Tim Nasional Pembangunan Jembatan Selat Sunda memang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Tapi masih harus dibentuk lagi sebelum merealisasikan megaproyek tersebut. Termasuk dibentuknya working group memakai dengan surat keputusan (SK) Menko Perekonomian. "Kami harapkan pekan depan SK itu sudah terbit," katanya.
Lalu, bagaimana realisasi pembiayaan jembatan tersebut? Deddy mengatakan, pembiayaan pembangunan Selat Sunda sudah disepakati dengan pinjaman dari Tiongkok. Jumlah pinjaman sebesar USD 10 miliar itu adalah nominal yang sangat besar dan menuntut perhatian yang seksama dan perlu dikaji lebih mendalam. "Itu besar sekali, padahal ini kan diarahkan menggunakan pola kemitraan pemerintah swasta (PPP). Jumlah pinjaman itu terlalu besar kalau pemerintah harus menanggungnya," katanya.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah tidak akan main-main dalam merencanakan pembangunan jembatan Selat Sunda. Ia menyebutkan, keputusan tentang Tim Kerja sudah dibentuk tapi memang belum resmi ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. "Tim akan menyiapkan perencanaan, memperdetil perencanaan, dan memperdalam feasibilitasnya," kata Djoko.
Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan 22 proyek infrastruktur yang diajukan untuk mendapat skema pinjaman dari pemerintah Tiongkok senilai USD 3,5 miliar. "Daftar final proyek akan diserahkan pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri China Wen Jibao akhir April 2010 di Bali," kata dia.
Empat proyek yang disebutkan itu berupa proyek tol dan jembatan, termasuk jembatan Selat Sunda. Keempat proyek itu telah mendapat kepastian jumlah pinjaman dari pemerintah China sebesar USD 800 juta. Untuk dana pinjaman secara keseluruhan yang akan dikucurkan pemerintah Tiongkok, dia mengakui, belum mengetahui secara pasti. Apalagi, 22 proyek yang diusulkan kementerian itu belum pasti akan disetujui seluruhnya. "Yang kita tawarkan tergantung dananya mau kasih berapa. Kalau dikasih sekian ratus miliar dolar ajukan ini, kalau sekian ratus juta dolar ajukan itu. Yang jelas kita ajukan proyek yang sudah siap dan feasible (dapat dilaksanakan)," tutur dia.
Untuk realisasi empat proyek infrastruktur yang sudah dipastikan mendapatkan pinjaman, kata dia, sudah memasuki persiapan perjanjian kerja sama. "Sekarang tahapnya masih menunggu umbrella agreement antara Indonesia yang akan diwakili Menteri Perdagangan dengan pemerintah Tiongkok yang diwakili Bank Exim Tiongkok," jelasnya.
0 komentar :
Posting Komentar