Pemerintahan Presiden Barack Obama membuka lebar-lebar borok metode "perang melawan teror" yang ditempuh pemerintahan George Bush, seperti mengungkap penggunaan "waterboarding" (memasukkan kepala ke air) sebagai teknik interogasi karena dikategorikan sebagai penyiksaan.
Beberapa jam setelah Jaksa Agung Eric Holder menolak metode antiteror yang diterapkan pemerintahan mantan Presiden George W. Bush, Departemen Kehakiman mengeluarkan sembilan memo internal dan pendapat ahli yang menjadi landasan bagi kebijakan kontroversial itu.
Dokumen-dokumen --yang pertamakali dikeluarkan menyusul Serangan 11 September 2001 dan berakhir dalam bulan-bulan setelah invasi Irak pimpinan AS dilancarkan pada 2003-- itu mengungkap rinci bagaimana Bush memberi perintah langsung bagi penangkapan para tersangka pelaku teror.
"Kekuasaan untuk melempar kemerdekaan setiap orang yang ditangkap...ada di tangan presiden sendiri," kata opini pakar yang ditulis pada 2002 oleh orang yang kemudian menjadi Asisten Jaksa Agung John Yoo mengenai metode bagaimana AS memindahkan tahanan asing.
"Kongres tidak bisa mengatur kekuasaan Presiden dalam menahan dan menginterogasi kombatan musuh karena hanya boleh mengatur kekuasaanya dalam memerintahkan penggelaran pasukan," bunyi pendapat lain yang ditulis pada 2003 untuk Alberto Gonzales yang kemudian menjadi penasihat hukum Bush. Laporan ini memuat rincian hak prerogatif militer untuk melakukan interogasi.
Dalam satu pendapat pakar yang terbilang menggemparkan lainnya, pemerintahan Bush disebut memberi ruang sangat lebar kepada militer untuk mencampakkan hukum internasional.
"Kekuasaan presiden untuk mengesampingkan hukum internasional amat besar," bunyi satu memo yang ditujukan kepada John Bellinger, yang kemudian menjadi penasihat hukum untuk Dewan Keamanan Nasional.
Penentuan sepihak batas-batas kekuasaan eksekutif memberi Gedung Putih keleluasaan untuk pada setiap saat dan demi alasan tertentu melepaskan kewajiban AS untuk tunduk pada kesepakatan internasional, demikian satu pernyataan yang dikeluarkan Departemen Kehakiman pemerintahan Obama mengenai kesembilan memo itu.
Pembersihan di tubuh Kongres AS dilakukan setelah pemerintahan Obama berusaha menjaga jarak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat semasa era Bush.
"Penenggelaman kepala adalah kekerasan. Departemen Kehakiman di masa saya tidak akan membenarkannya, tidak akan memakluminya dan tidak akan mengampuninya," katanya.
"Penggunaan dan sanksi terhadap kekerasan dicatat dalam sejarah yurispudensi dan hukum Amerika. Kekerasan itu menggerogoti kemampuan kita untuk menegakan keadilan dan membahayakan tentara kita yang gagah berani manakala tertangkap di medan pertempuran."
Holder kini tengah memimpin pengkajian kembali perlakuan terhadap para pelaku teror.
Perintah Obama untuk mengkaji kembali perlakuan pada teror peran ini adalah salah satu kebijakan pertama yang ditempuhnya segera setelah menjadi Presiden AS.
Dia juga memerintahkan penutupan pusat penahanan Teluk Guantanamo, tahanan-tahanan rahasia CIA di seluruh dunia dan wewenang interogasi khusus terhadap para tersangka pelaku teror.
Dalam perintah resminya, Obama mengharuskan semua interogasi yang dilakukan di pangkalan militer AS di seluruh dunia mengikuti petunjuk lapangan Angkatan Darat AS yang menolak penggunaan teknik penenggelaman kepala ke air (waterboarding) dan teknik-teknik interogasi penuh kekerasan lainnya.
"Hidup dengan nilai-nilai yang kita anut tidak akan membuat kita lemah, (justru) itu membuat kita lebih aman dan lebih kuat," kata Obama di depan rapat pleno Kongres, bulan lalu.
"Itulah mengapa saya berdiri di sini malam ini dan menyatakan tanpa kecuali dan terang bahwa Amerika Serikat bukan penganiaya."
Presiden juga berikrar untuk memperlakukan para tersangka teroris dengan adil dan tidak bertele-tele.
Banyak dari 400 tahanan di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba, dikurung di sana bertahun-tahun tanpa melalui proses peradilan.
Satu laporan Pentagon pada Februari menyebutkan bahwa kondisi di Guantanamo memenuhi aturan Konvensi Jenewa, ironisnya laporan ini juga memerintahkan sistem keamanan untuk para tahanan dilonggarkan.
Lebih dari 800 tahanan dikirim ke Guantanomo sejak dibuka pada 11 Januari 2002, untuk dijadikan sebagai tempat penahanan para tersangka pelaku teror oleh Bush menyusul Serangan 11 September 2001. (antara.co.id)
Beberapa jam setelah Jaksa Agung Eric Holder menolak metode antiteror yang diterapkan pemerintahan mantan Presiden George W. Bush, Departemen Kehakiman mengeluarkan sembilan memo internal dan pendapat ahli yang menjadi landasan bagi kebijakan kontroversial itu.
Dokumen-dokumen --yang pertamakali dikeluarkan menyusul Serangan 11 September 2001 dan berakhir dalam bulan-bulan setelah invasi Irak pimpinan AS dilancarkan pada 2003-- itu mengungkap rinci bagaimana Bush memberi perintah langsung bagi penangkapan para tersangka pelaku teror.
"Kekuasaan untuk melempar kemerdekaan setiap orang yang ditangkap...ada di tangan presiden sendiri," kata opini pakar yang ditulis pada 2002 oleh orang yang kemudian menjadi Asisten Jaksa Agung John Yoo mengenai metode bagaimana AS memindahkan tahanan asing.
"Kongres tidak bisa mengatur kekuasaan Presiden dalam menahan dan menginterogasi kombatan musuh karena hanya boleh mengatur kekuasaanya dalam memerintahkan penggelaran pasukan," bunyi pendapat lain yang ditulis pada 2003 untuk Alberto Gonzales yang kemudian menjadi penasihat hukum Bush. Laporan ini memuat rincian hak prerogatif militer untuk melakukan interogasi.
Dalam satu pendapat pakar yang terbilang menggemparkan lainnya, pemerintahan Bush disebut memberi ruang sangat lebar kepada militer untuk mencampakkan hukum internasional.
"Kekuasaan presiden untuk mengesampingkan hukum internasional amat besar," bunyi satu memo yang ditujukan kepada John Bellinger, yang kemudian menjadi penasihat hukum untuk Dewan Keamanan Nasional.
Penentuan sepihak batas-batas kekuasaan eksekutif memberi Gedung Putih keleluasaan untuk pada setiap saat dan demi alasan tertentu melepaskan kewajiban AS untuk tunduk pada kesepakatan internasional, demikian satu pernyataan yang dikeluarkan Departemen Kehakiman pemerintahan Obama mengenai kesembilan memo itu.
Pembersihan di tubuh Kongres AS dilakukan setelah pemerintahan Obama berusaha menjaga jarak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat semasa era Bush.
"Penenggelaman kepala adalah kekerasan. Departemen Kehakiman di masa saya tidak akan membenarkannya, tidak akan memakluminya dan tidak akan mengampuninya," katanya.
"Penggunaan dan sanksi terhadap kekerasan dicatat dalam sejarah yurispudensi dan hukum Amerika. Kekerasan itu menggerogoti kemampuan kita untuk menegakan keadilan dan membahayakan tentara kita yang gagah berani manakala tertangkap di medan pertempuran."
Holder kini tengah memimpin pengkajian kembali perlakuan terhadap para pelaku teror.
Perintah Obama untuk mengkaji kembali perlakuan pada teror peran ini adalah salah satu kebijakan pertama yang ditempuhnya segera setelah menjadi Presiden AS.
Dia juga memerintahkan penutupan pusat penahanan Teluk Guantanamo, tahanan-tahanan rahasia CIA di seluruh dunia dan wewenang interogasi khusus terhadap para tersangka pelaku teror.
Dalam perintah resminya, Obama mengharuskan semua interogasi yang dilakukan di pangkalan militer AS di seluruh dunia mengikuti petunjuk lapangan Angkatan Darat AS yang menolak penggunaan teknik penenggelaman kepala ke air (waterboarding) dan teknik-teknik interogasi penuh kekerasan lainnya.
"Hidup dengan nilai-nilai yang kita anut tidak akan membuat kita lemah, (justru) itu membuat kita lebih aman dan lebih kuat," kata Obama di depan rapat pleno Kongres, bulan lalu.
"Itulah mengapa saya berdiri di sini malam ini dan menyatakan tanpa kecuali dan terang bahwa Amerika Serikat bukan penganiaya."
Presiden juga berikrar untuk memperlakukan para tersangka teroris dengan adil dan tidak bertele-tele.
Banyak dari 400 tahanan di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba, dikurung di sana bertahun-tahun tanpa melalui proses peradilan.
Satu laporan Pentagon pada Februari menyebutkan bahwa kondisi di Guantanamo memenuhi aturan Konvensi Jenewa, ironisnya laporan ini juga memerintahkan sistem keamanan untuk para tahanan dilonggarkan.
Lebih dari 800 tahanan dikirim ke Guantanomo sejak dibuka pada 11 Januari 2002, untuk dijadikan sebagai tempat penahanan para tersangka pelaku teror oleh Bush menyusul Serangan 11 September 2001. (antara.co.id)
0 komentar :
Posting Komentar